Refleksi dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu se-Kalteng

Sampit, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur – Dalam upaya memperkokoh kelembagaan pengawas pemilu sebagai pilar utama demokrasi yang berintegritas, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menghadiri kegiatan “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Bawaslu” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, pada 22–23 September 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menegaskan pentingnya pembangunan demokrasi substansial melalui penguatan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu yang kredibel dan profesional.

Acara strategis ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Anggota DPR Komisi II, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, perwakilan Forkopimda, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Tidak hanya itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil juga turut serta sebagai mitra kolaboratif dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu yang partisipatif.

Dari Bawaslu Kotawaringin Timur, hadir Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat, yang aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari sesi refleksi, evaluasi, hingga diskusi strategi penguatan kelembagaan.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Satriadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sekaligus menyusun arah strategis menuju penyelenggaraan yang lebih transparan, jujur, dan demokratis pada periode mendatang.

“Melalui kolaborasi lintas lembaga dan keterlibatan seluruh pihak, kita berharap kualitas pemilu di Kalimantan Tengah semakin meningkat dan memberi dampak nyata bagi kemajuan demokrasi Indonesia,” ujar Satriadi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kotawaringin Timur, Natsir, menilai kegiatan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat budaya organisasi yang berintegritas dan adaptif terhadap tantangan baru dalam pengawasan pemilu.

“Penguatan kelembagaan tidak semata-mata berbicara soal struktur organisasi, tetapi juga tentang membangun karakter, nilai, serta konsistensi dalam menjalankan tugas pengawasan. Kelembagaan yang kuat lahir dari integritas, kolaborasi, dan komitmen bersama,” ungkap Natsir.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kotim menegaskan kembali komitmennya untuk terus berperan aktif dalam memperkuat ekosistem demokrasi, menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, serta memastikan hak-hak politik masyarakat terlindungi secara adil dan setara.