Perkuat Pengawasan PDPB, Bawaslu Kotim Bentuk Tim Fasilitasi dan Tetapkan Penanggung Jawab

Sampit, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur –Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Rapat Pleno Penetapan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 100/PM.00/K1/06/2025.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kotim, Natsir, dan dihadiri oleh seluruh anggota Bawaslu Kotim. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat peran pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih yang menjadi fondasi utama penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.

Dalam rapat pleno tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kotim menetapkan personel yang akan masuk dalam Surat Keputusan Tim Fasilitasi Pengawasan PDPB Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan hasil rapat, Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu ditunjuk sebagai Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan PDPB Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ketua Bawaslu Kotim, Natsir, menegaskan pentingnya pembentukan tim ini untuk memastikan keakuratan dan validitas data pemilih di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

“Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjamin data pemilih yang mutakhir, valid, dan bebas dari potensi pelanggaran. Oleh karena itu, kerja tim fasilitasi ini harus dilakukan secara profesional, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas divisi serta sinergi antar-pegawai agar pengawasan PDPB dapat berjalan optimal.

Rapat pleno ini menjadi momentum awal penguatan kelembagaan Bawaslu Kotim dalam menghadapi agenda Pemilu dan Pemilihan mendatang. Dengan adanya tim fasilitasi yang terstruktur dan penanggung jawab yang jelas, Bawaslu Kotim berkomitmen untuk menjalankan pengawasan dengan prinsip transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan PDPB ini juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan KPU Kotim serta pihak terkait lainnya dalam mewujudkan data pemilih yang berkualitas dan demokrasi yang berkeadilan..