Bawaslu Kotim Bentuk Tim Pengisian SAQ untuk Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Sampit, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur –Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membentuk tim khusus dalam rangka pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Pembentukan tim ini merupakan hasil rapat internal yang dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kotim sekaligus Koordinator Divisi Data dan Informasi, Dedy, didampingi jajaran Anggota, Oktavia dan Indra dan Kepala Sub Bagian yang membidangi Data dan Informasi, Kristiannico, serta dihadiri jajaran staf sekretariat di Ruang Rapat Lantai 2 Bawaslu Kotim, Rabu (2/7).

Dalam arahannya, Dedy menegaskan bahwa pengisian SAQ harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh elemen internal.

“Pengisian SAQ tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Perlu keterlibatan semua unsur internal agar hasil yang dicapai lebih maksimal,” tegasnya.

Dedy juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun ini berbeda dari sebelumnya. Jika dulu masih manual, kini proses pengisian dilakukan berbasis digital melalui aplikasi resmi di laman: https://e-monev.komisiinformasi.go.id/.

Untuk memperlancar proses, tim dibagi menjadi enam kelompok. Masing-masing kelompok bertanggung jawab pada satu aspek penilaian dan wajib mengisi kuisioner dengan lengkap, disertai dokumen pendukung yang diminta. 

Kristiannico menambahkan, koordinasi menjadi kunci agar pengisian SAQ berjalan baik.

“Kami berharap setiap staf yang ditunjuk dapat bertanggung jawab penuh dan segera berkoordinasi jika ada kendala, sehingga solusi dapat dicari bersama. Target kami, pengisian SAQ ini selesai tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan,” ujarnya.

Melalui pembentukan tim ini, Bawaslu Kotim menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat prinsip keterbukaan informasi publik. Langkah ini sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.